fajar_s menulis "19 Tahun lalu, PBB menetapkan hari ini sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional. Kurun waktu tersebut Indonesia telah mengesahkan konvensi internasional menjadi UU tentang Hak Penyandang Disabilitas (cacat) pada Oktober lalu.
"Perlakuan terhadap disabilitas jangan dimaksudkan sebagai charity/ belas kasihan. Tetapi masyarakat harus melandaskan kepada penghormatan hak asasi manusia," kata komisioner Komnas HAM, Saharudin Daming kepada wartawan, Sabtu (3/12/2011).
Sayangnya, masyarakat, pelaku usaha atau pemerintah masih memandang sebelah mata para disabilitas. Berikut beberapa perlakuan diskriminatif yang terekam media:
"
Kecacatan pada anak merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan. Pada satu sisi kecacatan bukan sebagai faktor penghambat bagi anak dalam pemenuhan hak-haknya. Namun disisi lain kecacatan pada anak memerlukan penanganan secara khusus , sebab anak dengan kecacatan memiliki hak dalam keberlangsungan dalam hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak kondusif bagi keberadaan, perkembangan dan masa depannya sebagaimana yang diamanatkan Konvensi Hak Anak. UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak termasuk anak dengan kecacatan mempunyai hak untuk memeperoleh kehidupan yang layak secara fisik , mental, spiritual dan sosial. 
Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu pada hari Rabu (14/12) mendapatkan kunjungan dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbinjabfung) Kementerian Sosial R.I. Hadir pada kesempatan ini Drs. Muttaqin, M.Si Kasubbag sertifikasi Jabfung Peksos Pensos. Berkenan membuka kegiatan ini adalah Dra. Hj. Muliana, Kepala Panti Sosial Bina Grahita Nipotowe Palu.
